Kuantan Singingi, Metro24.co.id – Pelaksanaan kegiatan dari anggaran Dana Desa ( DD ) maupun Bantuan Keuangan Khusus ( BKK ) yang di kelola oleh pemerintahan desa Pulau Kulur perlu di audit secara rinci hingga mendetail, pasalnya bentuk perealisasian tidak sesuai juknis menyalahi secara administrasi sehingga kuat dugaan ada aroma korupsi. Rabu 08/11/23.
Sebagai bukti Pemdes Pulau Kulur tidak melakukan sesui Juknis adalah kegiatan DD tahun 2021, dimana Kepala Desa Rustam membagikan BLT-COVID melebihi 60% artinya kepala desa Rustam harus siap menutupi dari saku pribadinya yang 20% dari total pagu tahun 2021 Rp. 690.015.000.
Selanjutnya, sebagai dasar bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa Pulau Kulur Rustam di kegiatan DD tahun 2022 yaitu item pelatihan anak pacu jalur 27jt, dimana masyarakat desa setempat tidak pernah menerima uang sebanyak itu untuk latihan pacu yang di maksud.
” Kami tidak pernah menerima uang sebanyak itu, iya kalaupun itu buat minum kami pada saat latihan, tidak seperti itu juga besarnya biaya kami “
Kata masyarakat ketika di konfirmasi beberapa waktu yang lalu.
Media metro24.co.id berupaya mengkonfirmasi camat Kuantan Hilir Sebrang Zamri ” langsung saja Komunikasi dengan kadesnya Pak ” Pungkasnya Singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa 07/11 Pkl 14.50 Wib.
Rabu 08/11 tim metro24.co.id Pkl 15.30 Wib baru mendapat hasil konfirmasi Kepala Desa Pulau Kulur ” saya lagi di periksa BPKP di kantor bupati “. Katanya Kades via telfon dengan nada kesal.
Diminta kepada Tim Tipikor Polres Kab. Kuantan Singingi agar kepala desa Pulau Kulur menjadi atensi dan segera melakukan chek and richek hasil pemeriksaan, sebab kuat dugaan kami dari awak media dari Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) banyak temuan di item-item kegiatan lainnya.
Editor: Redaksi
