BATUBARA, Metro24.co.id – Satu rekaman pembicaraan yang menarasikan pejabat di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara mengarahkan agar dana desa (DD) dipakai untuk pemenangan paslon 02 di Pilpres 2024, beredar, Rabu (17/1).
Kapolres Batu Bara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb menjadi salah satu yang dituding ikut terlibat dalam hal itu.
Untuk diketahui, Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah menyelidiki rekaman tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan kemiripan suara dengan para Forkopimda yang dituding terlibat dalam rekaman tersebut.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyud dikutip dari detikSumut mengatakan pihaknya telah memeriksa AKBP Taufiq soal rekaman viral itu. Hasilnya, tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan Taufiq. Berdasarkan hasil penyelidikan, informasi yang disampaikan dalam rekaman itu juga tidak benar.
“Sudah (diminta keterangan), Bawaslu juga sudah, kita juga sudah melakukan itu. Memang infomasinya kan informasi yang tidak berdasar, bukan dari Kapolres atau pun forkopimda dan itu sudah disampaikan oleh rekan-rekan Bawaslu,” kata Hadi, Selasa (16/1) kemarin.
Hadi menegaskan bahwa Polri netral dalam penyelenggaraan pemilu. Pihaknya juga dilarang ikut terlibat dalam politik praktis.
“Jadi, dalam rangka memelihara kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan politik praktis selama masa kontestasi pemilu 2024. Itu sudah final, sikap polri berdasarkan UU yang ada,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, rekaman pembicaraan terkait pengerahan dana desa dipakai untuk pemenangan paslon 02 di Pilpres 2024 beredar. Bawaslu pun menelusuri rekaman tersebut.
Rekaman percakapan itu beredar luas di media sosial. Unggahan itu bernarasi ‘Bocor, rekaman pembicaraan antara Dandim, Bupati, Kapolres & Kajari Batu Bara’. Orang-orang yang berada dalam rekaman itu terdengar tengah membahas soal pilpres 2024.
“Sama kawan-kawan ini udah menyampaikan, per Kecamatan saja tuh, tambah-tambah lah. Jadi, untuk kepala desa, ini langsung aja, kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama, tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing,” demikian kata seseorang dalam rekaman tersebut, seperti dilihat detikSumut, Minggu (14/1).
Orang dalam rekaman itu juga menyampaikan soal dana desa. Dia mengatakan dana desa (DD) itu akan dipergunakan untuk operasional Pilpres.
“Terkait masalah peluru, itu masih diupayakan supaya sebelum pilpres keluar, dengan catatan Rp 100 ribu dikeluarkan uang dari situ, dari dana desa itu, 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka pergunakan, penggunaan apalah serangan sama mereka, itu ada penggunanya itu nanti Pj di situ, Kapolres di situ, Dandim di situ, Kejari di situ.
Penggunaannya itu, penggunaan untuk pilpres, operasional mereka. Jadi, yang 50 tinggal di desa, dan ini macam tahun lalu lah, kan udah tau taulah itu senior kan,” ujarnya.
Pihak yang berada dalam rekaman itu menyebutkan tidak akan ada pemeriksaan terkait hal tersebut. Untuk itu, dia meminta agar komitmen dalam pemenangan tersebut.
“Ini mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024, karena itu udah komitmen tadi, tidak ada pemeriksaan, tapi dengan catatan harus komitmen juga lah, jangan nanti macam tahun kemarin, siram-siram, katanya, siram 10 masuk 40, kalah juga. Kalau memang desa awak bisa lah,” ujar orang itu lagi.(*)
