Metro24, Jakarta – Adanya marak sarang pungli oknum aparat penegak hukum dilokasi beberapa titik di wilayah jakarta Timur area toko obat ilegal yang disoroti liputan awak media online dari hasil penemuan dengan tidak ada tindakan tegas dalam pemberantasannya.”
Dugaan Pungli tiap hari sebesar antara 10.000 rupiah per orang, dan 20.000 rupiah perorang dengan waktu yang berbeda pengambilannya dilokasi toko obat ilegal yang disoroti oleh warga dan liputan awak.media online beberapa titik yang sudah diketahui warga dan liputan awak media online serta diketahui pimpinan organisasi persatuan wartawan mingguan Indonesia(PWMI) tersebut.”
Keterangan Pimpinan organisasi wartawan persatuan wartawan mingguan indonesia Bapak Suharjo Sebgai wakil Ketua PWMI sangat disayangkan pelayanan dan kinerja instansi pemda dinas BPOM dan dinas kesehatan tidak ada tindakan pemberantasan dan kinerja malas.”
Ada nya aksi pembiaran dari aparat penegak hukum republik indonesia ,dan dinas BOPM jakarta, serta departemen kesehatan republik indonesia ada nya keluhan masyarakat umum yang kian marak merajalela disoroti dan dinilai publik dalam penemuan bukti yang sudah dipublikasi oleh liputan awak media online.”
Kurang lebih ada 8 titik lokasi ruko penjual obat yang diketahui oleh publik dan liputan awak media online sebgai sarang pungli aparat penegak hukum dan ada pembiaran yang kian makin marak bertumbuh transaksi dan diminati oleh beberapa oknum gelandangan untuk dinikmati untuk kuat fisik tubuh dan ada unsur pidana dinilai publik,berdasarkan keterangan pembeli inisial N yang dihimpun oleh awak media online. dilokasi penjual obat.”
Penjual obat pun bagian ancaman sebgai tindakan cukup meresahkan dari aparat penegak hukum dan juga keluhan publik,pengguna sarana umum yang disoroti liputan awak media online dalam hasil penelusuran keterangan dilokasi yang dihimpun dengan alat bukti ditemukan.”
Penghasilan jual obat ilegal ditaksir cukup fantasis dalam tramsaksi dan laris diminati oleh sebgaian oknum warga dari kalangan gelandangan maupun anak muda.”
Tidak ada tindakan tegas dari sudin sat pol pp maupun pemda setempat,FKDM dan tidak ada keterangan tibdakan pemberantasan marak beredarnya informas keluhan publik.”
(ranto)i
