Metro24, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Andap Budhi Revianto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen yang dilaksanakan di hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta.
Selasa (16/07) yang dilanjutkan dengan penguatan tugas dan fungsi oleh Sekjen secara hybrid.
Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Muhammad Tito Andrianto.
Bersama dengan Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan Kepala Bagian Program dan Humas Uray Aswin Umar serta di dampingi oleh Kepala Subbagian Humas, RB dan TI Zulzaeni Mansyur dan Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Iwan Pramori.
Sekjen dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakordal Dukman dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian kinerja Semester I tahun 2024.
Memetakan permasalahan, menyusun Rencana Aksi, dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian target Renaksi Semester II tahun 2024, serta penguatan pelaksanaan RB yang mengusung tema
“Optimalisasi Peran Dukungan Manajemen yang Semakin PASTI dan Berdampak”;
Sekjen juga memberikan penguatan Tugas dan Fungsi kepada para Kepala Biro/Kapusdatin Setjen, Sekretaris Unit Utama dan Irwil Itjen, seluruh Kakanwil beserta para Kadivmin, serta Pejabat Administrator Setjen.
Sesuai arahan Presiden Jokowi mengenai Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi, yang menekankan hemat anggaran dari giat yang tidak penting.
Fokus program kegiatan yang mendukung capaian tujuan pembangunan, dan anggaran yg digunakan hasilkan manfaat besar ke masyarakat.
Arahan Menteri Hukum dan HAM untuk menyukseskan pencapaian kinerja Kemenkumham TA 2024, dan bekerja dengan jujur dilandasi hati yang bersih dan pikiran positif.
Sekjen menekankan pentingnya Monitoring dan Evaluasi guna menamati dan menilai perkembangan kinerja, dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindaklanjut yang dibutuhkan.
Atensi Sekjen untuk menindaklanjuti mengenai target RB General dan RB Tematik, mengendalikan penggunaan anggaran yang tidak efektif, memahami Tusi, publikasi dan glorifikasi Pelayanan Publik, dan juga jangan sampai ada pemberitaan negative.
Lakukan monev secara berkala guna menghindari temuan berulang.
Sekjen menyampaikan informasi mengenai visi misi pemerintahan baru yaitu 8 misi yang disebut Asta Cita, yang berisi 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.
Pada pembukaan Rakordal Dukman juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sestama Badan Siber dan Sandi Negara RI dan Sestama Badan Narkotika Nasional dengan rincian PKS dengan Sestama BSSN terkait optimalisasi sistem elektronik di lingkungan Kemenkumham, dan PKS dengan Sestama BNN terkait replikasi aplikasi e-RB.
