Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau tidak dilakukan maka yang terjadi adalah revolusi sosial jokowi mulai dilantik pada 20 Oktober 2014 tahun itu juga ya.

Pada bulan November 15 November itu harga BBM artinya apa pada saat itu kalau anda tahu bahwa harga minyak dunia itu cuma 40 us dolar 416 tidak mencapai 115 tidak melampaui 115 US Dollar per us pada saat itu juga 40 Jokowi menaikkannya dan rakyat Talang kabut tapi Jokowi berhasil jalan aja itu padahal kenaikan 2000 per liter itu ya itu membuat mendapat hukuman ada rakyatnya sendiri yang memilih dia sebagai presiden rakyat dihukum langsung dengan kenaikan BBM yang mengerikan ya dengan pertimbangan.

bukan tidak ada pertimbangannya dan naikkan harga BBM ini akan menghasilkan ya Selisih harganya harga lama dan harga baru akan menghasilkan 120 triliun kelebihan 120 triliun ini 20 triliun akan dipakai untuk bikin kartu Indonesia sehat kartu Indonesia harapan kartu Indonesia cemas dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu pokoknya semua kartu-kartu itu dipikir dengan 20 triliun dana sisanya yang 100 triliun menjadi dana yang bebas bisa dipakai apa saja dan pada saat itu memang dibutuhkan dan pemerintah dalam perhitungan perdagangan mebel.

Misalnya ya kalau kita punya barang harganya 4000000011 Set label 40 juta kemudian kita naikkan harganya menjadi 60 juta maka kelebihannya yang 20 juta itu menjadi milik kita keuntungan murni bBM menyangkut hajat hidup orang banyak dan akan mempengaruhi harga-harga lain dan akan mempengaruhi biaya hidup bangsa.

inilah yang disebut dalam ilmu ekonomi yang 100 triliun yang dimiliki pemerintah dari hasil selisih harga itu selisih harga ini dianggap dalam ilmu ekonomi sebagai ilusi jadi yang 100 triliun Itu adalah sebuah ilusi saja dananya mungkin tidak akan didapat mungkin akan jadi minus ketika BBM naik naik 7% artinya apa yang 100 triliun itu terhadap barang nilainya berkurang 7 triliun artinya tinggal 93 triliun ada anggaran belanja Negara APBN.

kita waktu itu 2000 triliun 1000 Triliun akan dipakai untuk belanja barang itu nilainya berkurang 7% terhadap barang artinya Apa artinya sudah berkurang lagi 70 triliun dari 100 triliun yang didapat jadi Sudah berkurang 77 triliun harga-harga naik transportasi naik pengiriman barang naik kemudian Apa yang terjadi bukan cuma mati suri tapi karam lah sektor riil kita UMKM semuanya mati dan perusahaan-perusahaan mulai tidak bisa membayar pajak Apa yang terjadi kemudian.

pada zaman SBY terakhir itu 1400 triliun setelah kenaikan BBM di zaman Jokowi 1 tahun saja itu yang didapat dari Pajak kurang dari 1000 Triliun artinya 477 triliun berkurang kata negara ini akibat kenaikan BBM yang mau menginginkan 100 triliun berkurangnya lebih banyak minusnya lebih banyak akibatnya apa kita harus membiayai pembangunan ini lebih banyak dengan utang dan di sinilah jebakan itu.

akhirnya Jokowi mulai meminjam makin banyak makin banyak sD meninggalkan kita dengan angka pertumbuhan 6,2% 9.500 kemudian kita punya penghasilan dari banyak 1400 itu ini yang diwariskan kepada Jokowi.

jadi kalau Jokowi tidak melakukan hal-hal yang seperti itu dari 6,2 itu bisa langsung naik bisa menjadi tujuh delapan dan lain sebagainya tapi yang terjadi kemudian anjlok pertumbuhan cuma 4% sehingga pada zaman SBY yang cuma 2400 jokowi 10 tahun sudah mencapai mendekati 10.000 triliun kalau utang BUMN itu dihitung sudah mencapai 10.000 lebih 2 pasti triliun lebih dan ini membuat kita kesulitan sehingga pada zaman awal ini baru memulai kekuasaannya ada 84 triliun utang Jokowi yang jatuh tempo.

tahun pertama Prabowo bunganya hampir 500 triliun jadi 1352,1 triliun habis untuk bayar utang dari anggaran negara yang cuma 3600 ini sepertiganya untuk bayar utang ini inilah yang membuat kita kesulitan dan ini adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan pertama oleh seorang sipil Jokowi melanggar peraturan itu yang tidak boleh menaikkan dan akibatnya jatuhlah ekonomi ini sampai sekarang.

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.. Jadi solusinya itu tadi Bagaimana perilaku satu masyarakat sipil yang kalau salah sama bahayanya karena yang menanggung bukan hanya tadi pemilih Jokowi bukan hanya pemiliknya juga oposisinya Jokowi juga menanggung beban semua rakyat Indonesia menanggung beban.

“Nah karena itu karena itu kita ingin melihat lebih jauh perkembangan Apakah kegagalan sipil itu berpengaruh terhadap semacam Ada kerinduan Kan dari dulu misalnya ada periode zaman lalu kemudian Ada kerinduan muncul Soeharto memimpin Soeharto kemudian diganti Habibie Megawati Gus Dur dianggap juga sipil seperti itu kondisinya.

muncul Kerinduan SBY lalu diganti Jokowi juga dengan kondisi seperti ini lalu muncullah Prabowo meskipun itu mungkin setengahnya ada Jokowi .

Nah kita ingin melihat pandangan dari pakar politik dan militer apalagi dikaitkan dengan revisi banyak yang curiga revisi Ini mengandung muatan menuju di fungsi karena apa Panglima TNI mengatakan multifungsi beda enggak nih sebenarnya Bang terima kasih kita berikan

Pada saat Indonesia harus menghadapi Agresi Militer pertama dan kedua Belanda tiba-tiba ditusuk dari belakang muncul yang namanya peristiwa PKI Madiun di situ juga pada waktu yang hampir bersamaan muncul .

DI TNI yang menginginkan Negara Islam Indonesia dua kali ditusuk pada saat kita sedang menghadapi agresi militer Belanda pertama dan kedua pemberontakan-pemberontakan Kahar Muzakar DI TII juga langsung ada di Aceh juga ada Angkatan Perang Ratu Adil dan segala macam situasi tidak stabil karena itulah Presiden Soekarno buat sebuah kesimpulan ini .

salah satu faktor yang membuat terjadinya instabilitas politik adalah partai politik dianggap salah satu atau salah dua salah tiga yang menjadi Biang Kerok karena terlibat juga dalam pemberontakan-pemberontakan itu tadi ada PKI Madiun ada PKI di situ ada DI TII ada unsur islam di situ dan lain-lain Nah karena itu teman-teman situasi tidak menguntungkan ini membuat Presiden Soekarno membuat dewan nasional dewan nasional inilah yang pertama kali menghadirkan militer di dalam politik

Jadi per 1 Juli 57 dibentuk dewan nasional dewan nasional itu umurnya hanya 2 tahun sampai Juli 59 muncul dekrit presiden pada saat Dekrit Presiden itu juga maka pemerintah membuat yang namanya Front Nasional lagi-lagi Presiden Soekarno melibatkan militer partai politik aja nih munding berunding berunding nggak pernah ada keputusan dia membutuhkan militer untuk menopang program-program nasionalnya termasuk pada saat itu sudah dicanangkan kita harus merebut Irian Barat.

Dengan itu sebelum dekrit presiden jenderal Nasution pidato yang berapi-api pada tanggal 12 November 1958 di Akademi militan dia mengatakan begini kita tidak ingin seperti di negara-negara Afrika di mana militer itu mendominasi negara tapi kita juga tidak ingin seperti di negara-negara barat militer hanya alat mati bagi pemerintahan.

disitulah kemudian disebut adalah front lebar kemudian diterjemahkan oleh Profesor Joko Sutono sebagai Jalan Tengah inilah yang kemudian nantinya diterjemahkan orde Baru Presiden Soeharto sebagai dwifungsi ABRI yang disebut Jalan Tengah Nasution ini adalah ABRI atau TNI sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial politik.

Jadi bukan fungsi Hankam bukan fungsi sosial politik dan ini sudah dibuktikan pada waktu pemberontakan PKI Madiun kepala desa Lurah camat yang terafiliasi dengan komunis diganti oleh militer tapi sifatnya sementara hanya 2 tahun setelah itu dikembalikan lagi sama juga di Jawa Barat dan sebagian kecil Jawa Tengah.

DI TII yang terpengaruh oleh Negara Islam Indonesia diganti oleh militer kemudian dikembalikan lagi setelah 2 tahun di era yang terbaru mungkin Mayor Jenderal supiadin Tahu betul pernah menjadi Pangdam Iskandar Muda operasi militer itu camat-camat diganti oleh militer sementara nanti dikembalikan lagi.

“Nah inilah konsepnya Nasution seperti itu berbeda dengan konsepnya Pak Harto yang menjadi dwifungsi ini mengapa kemudian Pak Harto mengedepankan difungsikan karena melihat begini cara berpikir militer itu kan stabilitas berontak tahun 1926 tahun berikutnya berontak lagi Tahun 1948 kamu waktu 1948 ke Pemilu 1955 7 tahun dia cepat sekali melakukan recovery sehingga menjadi partai politik nomor 4 terbesar di Indonesia setelah Masyumi Sorry PNI meraih 22% Masyumi 20% NU 18% dan PKI 16%.

sudah diperkirakan juga waktu itu kalau saja Pemilu terjadi pada tahun 1965 PKI akan menang di situlah dihitung oleh soeharto peristiwa 426 48 ke 55 dan ke-66 cepat sekali maka dia kemungkinan itu menyusup ke segala Lini baik militer kepolisian partai politik apapun dimasuki organisasi masa pun dimasuki oleh PKI adalah ini nggak bisa kemungkinan PKI sudah menyusup ke semuanya maka dia mengambil keputusan untuk dwifungsi untuk menjaga Marwah bangsa agar Pancasila bisa dilakukan secara murni dan konsekuen hormat kita pada niatnya kembali dalam perjalanannya kemudian setelah dari beliau berkuasa dilantik 67 sampai kemudian 80 presiden Soeharto.

Jenderal Nasution Ali Sadikin mantan Kasal Kasal Kasat awalnya namanya di forum Angkatan Darat dipimpin Jenderal Widodo lalu inilah embrionya petisi 50 karena nggak terima lah Pak Harto mengukuhkan di fungsi.

ini Presiden Soeharto menguatkannya menjadi undang-undang pokok pertahanan keamanan negara di situ dwifungsi sah secara undang-undang tapi untuk menjalankannya butuh orang kuat itu adalah orang yang tidak lazim dalam militer militer kita yang dekat dengan rakyat.

Diipilihlah Benny Moerdani orang intelijen nggak pas untuk menjadi pemimpin tentara karena cara berpikir curiga-curiga curiga curiga tahun 83 Benny Moerdani menjadi panglima ABRI antara lain untuk mengawasi jenderal-jenderal senior yang berada dalam petisi 50 maka di situ kemudian terjadi yang namanya mereka mendapatkan hukuman-hukuman yang gak lazim mau datang ke tempat resepsi pernikahan dihala-halang saksi pernikahan dihalang-halangi.

memang sudah kebablasan Pak Harto oleh Jim intelijen militer Benny Moerdani yang sangat kuat itu itulah yang kemudian fungsi Dwi artinya dua satu adalah fungsi pertahanan keamanan nggak ada masalah Jadi kalau misalnya orang Hapuskan dwifungsi loh berarti Hapuskan juga fungsi pertahanan keamanan yang nggak akan jadi fungsi pertama fungsi pertahanan keamanan yang kedua fungsi sosial politik fungsi kedua yang nggak boleh betul-betul kemudian militer masuk hampir ke semua Lini dalam pengertian Gubernur di Pulau Jawa dipimpin militer semua kecuali Jogja nah ciri dari juga di dalam partai politik ada Partai Golkar di mana dulu Ada jalur ABG ABRI birokrasi Golkar sekarang.

Pertanyaannya Apakah boleh militer aktif itu di partai politik kan nggak ada jadi itu aja udah gugur juga ya gugur kemudian ABRI ada di Golkar dulu kemudian ABRI ada juga di parlemen di mpr ada 100 orang wakil dari Fraksi ABRI ditunjuk bukan dipilih sementara PDI waktu itu dan P3 partai selain Golkar itu untuk mendapatkan 40 kursi aja susah Nah ini 100 nah di situlah yang disebut supremasi militer atas sipil.

jadi pernah terjadi di Indonesia supremasi militer apa sipil negara demokrasi adalah supremasi sipil atas militer supremasi ini sudah naluri manusia kalau sudah punya senjata tidak diawasi sewenang-wenang kita aja kalau bawa golok Oh gaya bener kita apalagi bawa senjata api.

Apalagi Polri misalnya sudah punya senjata punya hukum polisi itu juga sipil Iya sipil tapi dia sipil yang dipersenjatai senjatanya untuk membela diri dan untuk melumpuhkan bukan untuk membunuh karena dia bukan kombatan dalam dia tidak boleh dibunuh karena bukan militer militer ya dibuat bentuk paramiter Brimob itu adalah para militer.

Tempatnya nggak cocok di kepolisian yang konvensional beda tugas nah 1 menit lagi ,Oke Bagaimana dengan undang-undang ini teman-teman harus dipahami juga undang-undang TNI ini sudah berlangsung 20 21 tahun karena undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu sekarang 2025 sudah direncanakan revisinya sejak lama sejak 2023 2024 2025 undang-undang itu.

memang sudah dinyatakan ada militer aktif boleh menempati jabatan sipil ada 10 lembaga kebetulan itu terkait dengan tugas-tugas Hankam sekarang dalam perkembangannya ada usulan 5 atau 6 yaitu BNPB BNPB ini.

Kebetulan lahir setelah undang-undang TNI lahir undang-undang TNI 2004 BNPB 2008 lalu BNPT Badan Nasional penanggulangan terorisme lahir 2010 sebelum undang-undang TNI lahir ada bakalan juga 2011 eh 2014 jadi 3 Lembaga ini hampir di seluruh dunia juga boleh dimasuki sipil boleh dimasukin militer kita Jangan menentang-nentang semuanya karena nggak tahu sama dengan di 10 itu juga ada misalnya Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung kamar militer peradilan Militer tapi harus dikunci jangan nantinya militernya jadi ketua Mahkamah Agung seperti era Orde Baru Nah sekarang ada tambahan Kejaksaan Agung harus dikunci Jaksa Agung muda pidana militer khusus di kejaksaan agung saja jangan pula nanti boleh di kejaksaan tinggi Kejaksaan Negeri enggak bisa gitu Ini penting karena itu undang-undang Kejaksaan ada Jaksa Agung muda pidana militer terutama untuk kasus koneksi tas ini.

“nih kasus yang terbaru di Lampung 3 polisi gugur kemudian kasus di 5 di Banten Serang itu kan ada sipil militer itu bisa dijadikan peradilan koneksi tas nanti perkara-perkara koneksitas sipil militer belum lagi misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan angkatan laut itu punya penyidikan jadi masuk di situ wajar cuma memang harus dikunci ya harus dikunci.

Jangan semuanya bisa diduduki untuk elitnya masuk situ Enggak apa-apa misalnya dia di di bawah Jaksa Agung pidana militer segala macam kira-kira seperti itu Nah kasus-kasus seperti menjadi Dirut Bulog ini juga aneh bagi saya pertama Bulog itu berbeda dengan Bulog era Orde Baru mencatat kebetulan ya penelitian disertasi dokter ilmu politik saya soal hubungan sipil militer penempat dalam studi kasusnya penempatan militer aktif di jabatan sipil.

jadi ini memang basis penelitian saya data-data saya itu validasi penelitian ternyata ada kalau yang lain Civil Society bilang ada 2500-an militer aktif di jabatan Justru lebih banyak 4.317 bahkan di bUMN yang tidak termasuk dalam Kementerian lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan ada 101 ini keliru.

Menurut saya dan kita harus juga memilah misalnya dengan industri strategis pertahanan strategis seperti Pindad sehingga setuju di bawah BUMN harus dikembalikan ke matranya jadi Silahkan Kasat menjadi komisaris di PT Pindad pasal jadi komisaris di PT PAL casel jadi komisaris di PT Dirgantara Indonesia karena itu adalah industri militer bukan

di bawah BUMN yang cari keuntungan kalau tentara disuruh bisnis nggak bisa jadi tentara harus juga tugas utamanya adalah pertahanan keamanan menyiapkan diri untuk bertempur berperang Kalau tidak ada tugasnya latihan-latihan.

Bukan Yang Sekarang terjadi menarik-narik militer ke jabatan sipil hanya dengan modal memorandum memorandum Mabes TNI dengan Kementerian Pertanian dengan Kementerian lain-lain ini jelas menyalahi undang-undang makanya saya berteriak eh jangan begini dong oh ini bahan penelitian saya jadi tugas saya menyuarakan Hal ini karena ada kejanggalan-kejanggalan karena kita cinta terhadap TNI kita jangan mau dibawa lagi ke politik Praktis Jadi kalau orang bilang TNI nggak boleh berpolitik Itu juga salah politik politiknya adalah politik negara bukan politik praktis demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih luar biasa… Mungkin memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian bahwa RUU ini teman-teman ali atau di lakukan satu revisi karena itu updating gara-gara begitu karena banyak jabatan baru yang belum terlalu dibahas nah masalahnya dalam konteks bank margarin itu pembahasan NU ini juga ada beberapa peristiwa yang dicurigai dalam ketatanegaraan ada beberapa penjelasan yang viral sekitar misalnya posisi Mayor Teddy dan tiba-tiba naik jabatan yang menurut banyak pihak itu tidak kurang sesuai lalu dibuatkan aturan untuk melengkapi lalu mungkin ada bilang itu biasa saja karena ada juga yang sipil aja bisa dapat pangkat yang sama dengan mayat nah kemudian juga ini persoalan pembahasannya kemudian menjadi permasalahan karena ditemukannya di dalam hotel seolah tertutup dipercepat untuk agenda tertentu sebenarnya Bagaimana pembahasan NU ini dalam konteks ketatanegaraan kita… Ketua umum senior Pak jenderal saya ini pikir jenderal ini bicara saya saya ingin bicara lebih besar dalam rangka kita berbangsa dan bernegara mengatakan begini undang-undang Dasar 1945 berani bilang bahwa undang-undang Dasar 1945 itu mengatur secara ekspresif supremasi ini dan supremasi itu berbicara mengenai pertahanan dan keamanan undang-undang dasar bicara mengenai TNI dan polisi pada tahun 2000 yang telah diubah pada tahun 2000 ada pertahanan ada keamanan dulu tekanan dan dan ada polisi kalau kita bandingkan kita cek sebagai untuk bicara mengenai demokrasi dunia dia menjadi preferensi demokrasi untuk berbagai macam pembicaraan tentang demokrasi ini karena tidak menemukan penjelasan itu menemukan penjelasan atau pengaturan dalam undang-undang Amerika Serikat tentang Katakanlah pertahanan dan pendefinisian mengenai bicara mengenai dan jangan lupa ya kalau kita mau jujur sampai menit ini sampai tadi malam saya cek masih ada problem tuh sekarang mari kita cek bicara pertahanan dan keamanan bicara polisi dan saya ingin bicara mengenai bangsa ini sehat sekarang dan seterusnya dalam kerangka itulah kita tAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 bicara mengenai diva di TAP MPR itu sama dengan di Indonesia dan Polri sama-sama berada di bawah presiden kalau di di undang-undang Dasar pasal 10 undang-undang Dasar 1945 Presiden itu dari angkatan laut dan termasuk polisi so kita sekarang adalah secara tNI tidak bisa rumuskan polisi politik pertahanan apalagi keamanan tNI tidak bisa bicara dia tidak bisa kalau butuh senjata Berapa banyak nggak bisa pergi sendiri itu nggak bisa pergi ke sana ke DPR lalu bicara DPRD karena dia diletakkan di bawah Departemen Pertahanan administrasi polisi itu ada di bawah siapa di negara ini yang dibersihkan yang diberikan kewenangan mendefinisikan postur dan kebijakan keamanan nasional kita menteri soal yang kedua pertahanan dan keamanan kita juga punya Kementerian Pertahanan nulis saya tidak bicara tentara diurusi oleh Departemen Pertahanan untuk urusan dalam rumahnya termasuk menyelesaikan soal postur keamanan cuma ada Mbak best ori langsung ke begitu ya langsung ke kebetulan tidak ada tiram di dunia ini yang tidak punya dua alat di dunia ini cuma punya dua alat dua alat itu adalah senjata senjata di dunia ini cuma ada 2 semua punya dua alat senjata tentara ini jadwal ini hanya bisa pegang gunakan senjata itu kalau ada kadang yang undang-undang untuk menyatakan perang presiden memang punya kewenangan itu tapi baru polisi tiap hari tidak tidak perlu ditata dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara ini itu problem-program konstitusional yang mesti kita pikirkan agar bangsa Indonesia di waktu ke waktu tapi nasional apa nasional security X nasional security commission nasional security service di Amerika Serikat itu militer Amerika Serikat bicara juga satu kategori Jadi kita mesti bikin beres ini supaya bangsa ini beres yang kedua perlu ditakuti dari dari ini tadi yang beliau ini bicara panjang lebar tatanan konstitusi memungkinkan semua yang dulu itu terjadi undang-undang Dasar 1945 dulu memungkinkan by case undang Dasar 1945 sebelum diubah memungkinkan terjadi yang tadi Pak Slamet ngomong itu cara ikut merumuskan politik negara masuk di dalam MPR tentara ada di dalam tentara polisi ada di dalam DPR bikin undang-undang undang-undang dasar tidak memberikan tempat untuk itu tidak akan apa itu Kuti tidak mungkin terjadi atau supremasi militer seperti dulu itu terjadi kebijakan politik dulu kan kita punya GBHN fitri dibilang oleh dibikin oleh MPR Tetapi kan kita tahu itu dia bikin masa lalu lalu itu jadi bawa ke ember bisakan jadi GBN base panduan pembangunan kita sekarang barang itu tinggal cerita tiga cerita kenapa udah diganti pakai rpjpm undang-undang rencana jangka panjang undang-undang undang-undang bla bla bla Bagaimana cerita undang-undang TNI ini kita melihat atau dipersepsikan akan membangunkan atau menghadirkan monster militer undang-undang dasar karena tidak ada pembatasan memang sekarang ini tidak mungkin saya rasa kita ini musibah mengerti politik yang tidak bisa dipakai senjata itu pergi segala macam pidato paling banyak memberikan otorisasi kepada tentara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik luar negeri anda tahu waktu republik terlalu suka pada militer untuk masuk-masuk dalam politik tapi tidak mau benar-benar mendominasi tidak tidak mau menjadikan preferensi mereka sebagai hasil akhir sebagai prestasi utama dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik itu Republik militer harus masuk ke dalam politik memberikan ini memberikan presiden terang itu Demokrat jangan lupa ya dalam tentara punya pikiran politik alas staf gabungan di Amerika Serikat itu adalah apakah papan limbah kita itu memberikan nasihat politik kepada presiden atau tidak dulu dan sekarang tidak ada alasan yang cukup secara fungsional untuk mengkhawatirkan munculnya militer dan atau dulu Iya sekarang tidak bangsa ini masih serius betul berpikir tentang itu pertahanan dan keamanan dari segi organisasi tentara kita ini di bawah Departemen Kementerian Pertahanan urusan kebijakan selalu langsung ada pada dipegang oleh Mabes Polri Mari kita pecahkan itu dari segi konstitusi Apakah itu tepat secara konstitusi ataukah diabetes di mengikuti cara seperti yang dipilih oleh MPR dengan menempatkan tentara di bawah MPR rasa-rasanya satu hari nanti kita mesti serius berpikir tentang kemungkinan kita punya Kementerian keamanan nasional kita mesti berpikir tentang kemungkinan kita memiliki satu Kementerian keamanan nasional sebab kan kalau kita baik konstitusi Departemen Pertahanan itu menjadi pasal 30 kenapa bunyinya sama tidak kita pikirkan untuk satu Kementerian yang kira-kira mengurusi keamanan sebab kalau tidak begitu maka rasanya kita musik kembali seperti konsep masa lalu pertahanan dan karena itu keamanan oleh Katakanlah kepolisian mesti bicara dengan tentara kalau kita saya mau bicara ini satu hari nanti kita mesti berpikir serius betul demi bangsa ini apakah betul kita tidak memerlukan dan atau betul soal keamanan nasional security itu tidak hujan untuk diberikan bagi saya tidak karena itulah yang membuat Amerika ada semesta tidak mungkin kita kembali mati tidak ada Jalan Kembali sama sekali tidak ya Bu saya katakan jangan lupa negara yang kita bilang demokrasi nomor satu itu ya demokrasi nomor satu itu ada di dalam kamar tidak ada satu detik dalam kehidupan sehari-hari ada kritik lingkungan padahal dia ada tahu nggak sekarang Universitas Colombia mendepokasikan memberhentikan begitu banyak mahasiswa hanya karena mereka dukung gajah itukah yang begitu menjadikan preferensi untuk mengatakan jangan jangan demokrasi di sini ini untuk mengatakan bangsa ini tapi saya kita mesti tahu apa yang disebut dengan apa yang dilakukan oleh kaki tangan kaki tangan yang melakukan organ-organ Amerika Serikat yang melakukan distabilan politik di luar negeri jalan sendiri atau apa disebut oleh titik tertentu Kita perlu bicara mengenai Indonesia saya kira cukup terima kasih kita berikan upload untuk profesor….

Hanya orang bodoh yang percaya bahwa di fungsi akan kembali hari ini waktu pendek saya akan memberikan kesempatan dulu buat publik jadi teman-teman kita bicara konstitusi dalam pasal 30 menyebutkan usaha-usaha Pertahanan Keamanan Negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung Oke jadi konstitusi kita itu Hankam itu menjadi satu 1 bukan pertahanan bukan keamanan ini sudah di sudah dibahas kemudian Sudah diuji cobakan maka melalui TAP MPRS Soekarno membuat yang namanya Departemen Hankam itu TAP MPRS apalagi kemudian menghadapi situasi bahwa kita akan menghadapi mengambil Irian Barat jadi Hankam itu Kementerian Hankam sudah ada sejak TAP MPRS itu berarti pertahanan ini yang salah dari dari bagaimana menerjemahkan di era reformasi pertahanan tugas TNI keamanan tugas polisi itu salah yang disebut keamanan di polisi adalah keamanan ketertiban masyarakat sementara keamanan itu ada yang disebut keamanan Insani keamanan keluarga rumah Anda digembok itu keamanan supaya maling tidak masuk keamanan masyarakat atau publik Nah di sinilah polisi masuknya di situ kamtib emas ada juga keamanan dalam negeri ada keamanan nasional ada keamanan negara bertugas untuk pertahanan dalam rangka keamanan nasional keamanan negara kalau keamanan itu diterjemahkan fungsi untuk polisi itu keliru polisi lagi-lagi keamanan ketertiban masyarakat karena ada keamanan Dirgantara keamanan maritim keamanan cyber polisi cyber-nya itu adalah cyber Crime bukan cyber keseluruhan jadi seperti Ka’bah Intelkam itu keliru harusnya Kepala Badan Intelijen keamanan ketertiban masyarakat kalau ini keamanan diterjemahkan milik polisi semua dibubarkan Badan Intelijen Negara nggak perlu Badan Intelijen strategis teknik nggak perlu semuanya jadi polisi bisa masuk semuanya karena itu. Ini akan menjadi lembaga super body bayangkan misalnya ya. Pasal 6 yang mengatur wilayah teritorial Polisi ada misalnya kapal yang berbendera Indonesi ditangani polisi bayangkan Sinar Kudus yang disandera dirompak sampai ke Somalia nanti akhirnya Brimob yang terjun bukan pasukan khusus TNI Marinir kopasgat dan lain-lain lalu kapal pesawat yang berbendera Indonesia di luar negeri ingat pembajakan Woi lagi toilet nanti jadi Brimob ini gimana keamanan cyber badan siber Sandi Negara nggak perlu nggak perlu TNI nggak soal penyidikan polisi menjadi penyidik tunggal bubarkan semua itu repot semuanya jadi justru yang harus kita amati adalah polisi akan menjadi lembaga super body kalau tidak kita awasi ini akan menjadi negara Kepolisian Republik Indonesia luar biasa ini akan menjadi seperti Polisi rahasia Jepang pada masa pada masa masuk Indonesia saya mencatat ada 9 poin yang harus dikritisi sementara yang TNI ini ecek-ecek hanya bicara kesejahteraan misalnya perpanjangan usia pensiun Ini masalah kesejahteraan ini di jabatan sipil kesejahteraan ini kedudukan TNI dan Polri Nah sekarang begini di dalam ketatanegaraan Indonesia itu tidak equal TNI dengan polri di mana TNI ya secara operasional di bawah presiden Polri juga begitu tapi secara administratif dan keuangan di bawah Kementerian Pertahanan sementara polisi tidak dia bisa langsung minta duit Kementerian Keuangan sama besar 5 besar mah besar harus lewat Kementerian Pertahanan nah ini Panglima TNI Kasat kasal-kasal hanya sebagai kuasa pemegang anggaran pemegang anggarannya adalah menteri pertahanan sementara Kapolri adalah pemegang anggaran di situ saja enggak imbang misalnya polisi cuma 100 Katanya cuma rp124 triliun dan apbnnya sementara Kemhan sekitar sekitar 150-an misalnya tapi Kemhan itu dibagi 5 untuk Kementerian Pertahanan Mabes Tni Mabes mabesal mabesal kok teman-teman enggak nyimak ini tiba-tiba keliru gitu jadi nggak mungkin begitu Jadi ini harus teman-teman diawasi ini juga justru polisi mengarah ke multifungsi yang lebih mengerikan menurut saya ini kenapa lumpur Nah jadi ini sebagai catatan bicara masalah konstitusi ya Dari tadi Bang margarito mengingatkan kita bedah itu kalau perlu kita bahas secara khusus menurut saya kemudian karena RUU TNI juga menurut saya masih ecek-ecek hanya bicara kesejahteraan sementara geopolitik Global Amerika dipimpin oleh Donald Trump sudah apa memindahkan dari perang Rusia Ukraina ke inovasi di mana sekarang sedang latihan perang terus-menerus sampai hari ini dan tinggal menunggu latihan perang pendaratan amfibi maka Cina menguasai Taiwan jadi ini mikirkan itu bukan ruunya bicara yang ecek-ecek doang nah kemudian satu lagi Amerika sudah membuat 9 pangkalan militer bersama Jepang lalu Cina sudah membuat pangkalan-pangkalan militernya di strategi yang jaraknya sekitar 45 menit saja kena tuna kalau ini terjadi perang Cina dengan Amerika maka wilayah Indonesia menjadi tempat dilaluinya kapal selam tenaga nuklir Ini seharusnya yang dipikirkan oleh TNI bagaimana Bicara postur gelar kekuatan jadi ini yang dibahas bukan yang kemarin dobrak-dobrak kemudian enggak ngerti sayang gitu loh belajar dulu baru jadi kalau kritis tapi jangan Aduh jangan oon lah kira-kira begit..

Oke jadi kalau berdasarkan penyampaian Bang Ginting tadi itu polisi itu sudah full minta diisi saya kira kita akan berikan satu ini adalah namanya Imsak instruksi masyarakat sipil anti kebodohan kita berikan waktu…..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sini aja diskusi luar biasa baru datang tapi langsung tersentak ini oleh apa paranya Doktor selama Ginting lagi-lagi profesor margarito penuh dengan manusia-man tetap hidup terus di Indonesia negara Kepolisian Republik Indonesia sangat mengerikan dari traumatik bangsa kita penuh dengan traumatik Pak Puncak daripada traumatik bangsa kita adalah 98 traumatik dengan cabe-cabenya militer cabe-cabe militer yang begitu Dahsyat sehingga muncullah manusia-manusia seperti kawan-kawan bangsa soeharto hari ini Prof Dr Ginting trauma dengan cabe-cabenya partai coklat trauma militer trauma parcok tidak ada henti ya bangsa ini dengan traumatik inilah yang menyebabkan mungkin rakyat tanpa suatu analisa yang mendalam kehadiran militer lagi saya sendiri juga tidak terlalu paham Tadi saya tanya sama siswa tNI masalah kesejahteraan TNI Saya rasa Bila perlu jangan tinggal 5 atau 10 pesantren traumatik ini sudah mendarah daging Pak di bangsa kita ini setelah traumatik militer ini baru saja dokter Ginting mengeluarkan satu statement yang luar biasa negara Kepolisian Republik Indonesia itu bahwa alam sadarnya dokter Ginting menyatakan bisa dijelaskan kepada kami yang awam ini memang sudah tidak perlu tapi yang kami khawatirkan adalah cabe-carinya Pak jika diberikan slot khusus militer terhadap eksistensi bangsa ini mana Ke politik dan sebagainya walaupun itu sudah jadi Presiden Jelaskan bahwa tidak ada ruang untuk itu tapi yang namanya cabe-cabe kan memang ada ruang Pak percok Nggak ada ruang untuk tapi tetap dua Prof yang luar biasa sehingga menerima yang namanya sipil dan militer ini tidak perlu untuk di Dukuh demikian tidak perlu dibedakan saya sudah melaksanakan Pak dinding Pak Prof Saya punya anak buah di Kadin itu semuanya Jenderal semua pak ada bintang 3 bintang 2 bintang 1 umum Saya punya komite tetap itu* dua bintang tiga bintang satu Sebelumnya saya di kepala Badan juga Jenderal semuanya artinya di sini saya pribadi tidak membuktikan antara sipil dan militer tapi bagi rakyat bagi kebanyaka trauma traumatik Pak apalagi Terima kasih latar belakang militer.. Terima kasih Pak Alif apa narasumber semuanya saya sepaham dengan apa yang disampaikan semua itu mencoba judulnya bagus Pak Alif hentikan dikotomi sipil militer Mengapa itu adalah menurut bahasa Indonesia adanya dua kelompok dibentuk untuk saling bertentangan itu yang terjadi berarti kita ini tidak suka dengan persatuan dan kesatuan nah yang kedua ya saya secara keseluruhan begini keamanan taman Nasional itu dibagi 3 ini tidak pernah muncul undang-undangnya yang saya inginkan itu ada tiga pertama keamanan negara Apa itu keamanan negara menyangkut kedaulatan negara serangan dari luar keamanan wilayah Apa itu keamanan wilayah apabila di sebagian wilayah Indonesia terjadi yang namanya gerakan pemberontakan bersenjata atau separatis yang terakhir adalah yang ketiga itu yang disebut dengan Kamtibmas ini ada keamanan negara keamanan wilayah keamanan Kamtibmas itu tentu Leading sektornya berbeda mana wilayah sliding sektornya militer dibantu oleh kepolisian tetapi kalau keamanan ketertiban masyarakat maka Leading sektornya adalah kepolisian yang lain membantu jadi sesungguhnya tidak ada di dunia ini makanya itu adalah antara perempuan dan laki-laki dengan laki-laki bukan perkawinan itu namanya kan ada Sinergi antara perempuan dan laki-laki dia sepakat membentuk keluarga untuk mencapai suatu tujuan yang tetap ditetapkan bersama nah kaitan dengan ini Bapak Ibu sekalian saya kebetulan balik ikut melahirkan undang-undang TNI 2003 adalah wakil asisten Bahkan waktu itu yang paling krusial adalah pasal 19 yang sekarang sudah dirubah definisi saya bersama Profesor ikrar Nusa bakti itu ikut bersama ini pasal 19 itu awalnya bunyinya dalam keadaan tertentu panglima TNI dapat mengerahkan kekuatan untuk mengatasi keadaan darurat tapi setelah itu dia wajib segera lapor kepada presiden presiden tidak di tempat dalam keadaan tertentu setelah itu di apa sekarang disederhanakan dapat mengarahkan kekuatan kalau kita bicara undang-undang TNI pasal 7 ayat 1 2 dan 37 ayat 1 itu menetapkan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara yaitu tugas-tugas untuk perang sementara pasal 7 ayat 2 itu ada 14 tugas TNI di luar perang dPR 14 tugas di luar Kalau tugas perang itu sudah jelas lah nggak usah kita bahas tapi tugas-tugas di luar perang antara lain mengatasi pemberontakan bersenjata mengatasi terorisme membantu pemerintah daerah membantu pemerintah dan seterusnya tapi dengan catatan pada pasal 7 ayat 31 dan 2 harus berdasarkan keputusan politik negara yaitu keputusan antara Presiden dengan DPR jadi sangat jelas jadi tidak Mungkin militer melakukan aksi sendiri nah kita Harusnya bersyukur punya TNI Pak Oke Mengapa saya tidak bersyukur Sampai detik ini TNI tidak punya kultur kudeta filipina laos turki mereka sewaktu-waktu tidak suka sama perintah langsung kudeta ambil alih nah TNI tidak punya itu setiap apapun yang akan terjadi yang penting negara ini tetap utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia pengacara senior bismillahirohmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seorang praktisi hukum juga ketua umum BPP kkbm kerukunan keluarga besar masyarakat Maluku Hadir semua di sini. Bojonegoro.

Saya kira momentum diskusi pada sore hari ini lupakanlah Sebuah Jawaban terhadap doa saya sebenarnya tNI selama ini Kami merasa dizalimi Kami merasa dihina Kami merasa difitnah dicaci maki dibully oleh siapa saja itu adalah sebuah langkah sebuah sikap yang tidak menunjukkan mereka sebagai seorang warga negara yang baik di nusantara yang kita cintai diri kami terima kasih kepada negara yang sudah menghadiri sebuah diskusi yang luar biasa kita punya pengalaman 27 tahun pasca reformasi yang dipimpin oleh sipil hingga hari ini orang-orang hebat semua hebat nyolong hebat koruptor hebat nyuri hebat rampok hebat merampas semua hak-hak rakyat seolah-olah tidak ada yang dibutuhkan itu semuanya kemarin datang ke satu Hotel lalu kemudian meneriakkan yel-yel tentang segala macam yang berkaitan dengan TNI kok Anda di mana ketika ribuan puluhan ribut triliun uang rakyat ini didorong oleh para sipil digarung oleh para politisi oleh para partai politik kau tidak ada yang bersuara kok hari ini kenapa TNI kemudian seolah-olah TNI yang menanggung semua beban dosa itu semuanya saya kira kita harus jujur 27 tahun ini TNI puasa menahan diri dan memang itu kulturnya.

Ini tidak pernah Represif tidak pernah nembak orang tidak pernah mukul orang tidak pernah hajar orang tidak pernah culik orang hingga saat ini kepemimpinan presiden kita yang terhormat Prabowo Subianto Siapa yang ditangkap selama ini tidak ada Itu semua jadi kalau hari ini dengan adanya revisi undang-undang TNI kemudian ada seolah-olah kelompok yang atas namakan rakyat punya ketakutan punya kekhawatiran punya segala macam lah Saya justru menduga dengan jangan mereka adalah orang-orang bayaran antar-antek asing antek-anto kologaki yang suka nyolong suka tipu rakyat kemudian mendirikan seolah-olah mereka adalah orang yang paling benar oleh membela kebenaran rakyat menurut saya ingin mengatakan suatu hal bahwa pikir bapak presiden kita, indonesia ke depan yang lebih baik dari segi pertanian dan perkebunan Kelautan dan Perikanan kemudian pertambangan dan lain sebagainya Maka menurut hemat saya ini hanya bisa sukses hanya bisa berjalan dengan baik Kalau orang-orang yang ada di struktur pemerintahan di mana saja. Aktivitas yang tinggi dedikasi yang tinggi kejujuran moralitas disiplin yang tinggi.

Dan menurut saya kalau memang ternyata orang-orang yang punya sumber daya baik yang kebetulan saja karena mereka berseragam beda seragam TNI atau Polri atau mereka punya komitmen yang kuat untuk kompetensi punya kepedulian untuk mau membantu negara ini untuk mensejahterakan masyarakat memberikan rasa keadilan tentang bagaimana moral Anda kenapa kita tidak bersaing sehat saja kalau memang. Ya teman-teman atau orang-orang yang melatarbelakang Polri latar belakang TNI karena memang harus kita jujur negara ini sudah rusak jadi saya kira ini hanya sekedar pandangan dari kami sekaligus juga, luapkan diskusi yang luar biasa ini kalau memang selama ini kami nahan-nahan yang harus kita sampaikan ini saya kira itu Terima kasih luar Assalamualaikum tanggapan rasional atas harapan dan instruksi masyarakat.

Kita memang mesti menghentikan kebiasaan berpikir berpindah dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain mari kita, satu nasional strategic defense planning kita punya satu strategic nasional strategic,. Agar tidak tiba saat dibatal kenapa kita tidak pernah bisa berpikir kompresif atau dulu kita maki-maki Jaksa dan polisi dalam pemberantasan korupsi tekanan yang masuk akal meletakkan tatanan program penegakan hukum.. Bukan karena ini ya kasus hasto yang didiamkan selama 8 jam dilarang di Inggris pada tahun 1679 zaman kita hari ini barang itu terjadi 16 79 cara yang dialami oleh hantu itu sudah dilarang di Inggris kita terjadi di hari ini gimana itu. Masih begitu banyak lagi yang lain Karena itu saya ingin bilang kita itu sebabnya tadi saya memulainya dengan mengajak Mari kita berpikir komprehensif tiba-tiba Orang cuma berbicara tentang usia pensiun terus Mela kali menambahkan pekerjaan yang dikerjakan membahayakan demokrasi bahaya besar dalam penegakan Demokrasi dalam demokrasi itu adalah penegakan hukum itu yang membahayakan itu yang merusak Kalau Anda cek sudah itu satu-satunya hal yang merusak meruntuhkan demokrasi dan atau Republik tidak ada yang lain cuma di penegakan hukum berikan kemungkinan itu sekarang bisa oke sekarang bang Marsito.

Jadi mari kita berpikir komprehensif untuk urusan bangsa ini agar kita sehat dari waktu ke waktu.

Sangat bersemangat dari itu dan saya senang dikatakan juga yang bagus ya baik negara ini menuju ke negara Kepolisian Republik Indonesia artinya terlalu banyak dan polisi terlalu banyak cawi-cari tapi kita kita sering lupa ya kita sekarang kan kita bicara tentang undang-undang TNI. Itu rusak ketika undang-undang KPK itu direvisi dengan tujuan memang merusaknya melumpuhkannya tapi yang ini bukan ya .

revisi undang-undang TNI memang dibutuhkan agar dia lebih up to date kemudian ada yang kita lupa Ketika kita bicara tentang perlindungan ya ini kan undang-undang TNI undang-undang kepolisian juga nanti.

sebetulnya perlindungan terhadap tanah air ya kan tugas pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia artinya apa dari serangan militer seperti yang disebut tadi oleh Bapak Setiadi disebut bahwa keterangan militer itu tapi ada yang lebih berbahaya dari serangan militer adalah18 Mar 202518 Mar 2025.
(Ranto)