Metro24, Jakarta – Yasona H. Monanga, anggota DPR RI dari Partai Perjuangan dan mantan Menteri Hukum dan HAM, angkat bicara mengenai pengaduan masyarakat yang viral di media sosial terkait penggunaan dana desa yang tidak berdampak pada pembangunan di beberapa dusun di wilayah Nias. Dalam pengaduan tersebut, warga mengeluhkan bahwa dana desa yang diterima selama ini tidak memberikan hasil nyata berupa pembangunan infrastruktur yang diharapkan.
Menanggapi hal ini, Yasona menyatakan bahwa pengaduan tersebut harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan dana desa digunakan dengan transparansi dan sesuai tujuan.
“Ini adalah masalah serius yang perlu perhatian kita semua. Dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menjadi anggaran yang tidak memberi manfaat nyata,” ujar Yasona.
Lebih lanjut, Yasona mengungkapkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera turun ke lapangan untuk mengaudit penggunaan dana desa di wilayah Nias, menyusul laporan pengaduan yang sudah tersebar luas di media sosial.
“Kami akan mendukung penuh upaya KPK untuk turun ke lapangan dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika ada penyelewengan, kami akan pastikan hukum yang berlaku ditegakkan,” tambahnya.
Tim KPK, yang dipimpin oleh Setyo Budiyanto, akan melakukan audit untuk mengidentifikasi apakah terdapat potensi korupsi atau penyalahgunaan dana desa di wilayah tersebut. Yasona juga menegaskan bahwa DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana desa ke depan.
Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan dana desa, memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur dan kehidupan masyarakat di daerah-daerah tertinggal seperti Nias.
